Presiden Pandang Perlu Peningkatan Persenjataan Tentara

Presiden Pandang Perlu Peningkatan Persenjataan Tentara



Senin, 04 Oktober 2010



JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sistem persenjataan tentara harus ditingkatkan agar mencapai taraf ideal untuk melindungi Tanah Air yang sangat luas.



"Kita relatif tertinggal dibandingkan negara lain, termasuk negara tetangga kita," kata Presiden Yudhoyono, Senin (4/10), ketika memimpin rapat sidang kabinet Paripurna yang secara khusus membahas rencana strategis pengembangan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan modernisasi alat utama sistem persenjataan.



Menurut Presiden, peningkatan kualitas dan modernisasi peralatan utama sistem senjata adalah hal yang mutlak untuk pertahanan negara. Oleh karena itu, Kepala Negara berharap rencana strategis tentang hal itu bisa dipercepat.



Namun demikian, Presiden menegaskan, Indonesia tidak ingin terjebak dalam perlombaan kekuatan dan kepemilikan senjata. Peningkatan kekuatan persenjataan, kata Presiden, hanya untuk kepentingan membela kedaulatan.



"Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi kita juga cinta kedaulatan," kata Presiden.



Pada kesempatan itu, Kepala Negara mengatakan, biaya modernisasi persenjataan tentara memang sangat besar. Oleh karena itu, Presiden berharap kementerian dan lembaga terkait menentukan skala prioritas dalam pengadaan persenjataan.



Selain itu, Presiden Yudhoyono juga meminta persenjataan dibeli dari produsen dalam negeri. Namun, untuk jenis senjata yang belum diproduksi di dalam negeri, pemerintah bisa mengimpor.



Untuk mengoptimalkan anggaran, Presiden berharap tidak ada praktik penyimpangan atau korupsi dalam setiap pengadaan persenjataan.



Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II.



PT PAL Bangun Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR)



SURABAYA--MI: PT PAL Indonesia mengembangkan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) yang dilengkapi sistem persenjataan lengkap untuk melaksanakan berbagai tugas militer.



Pembangunan kapal perang ini diawali dengan proposal pengadaan kapal oleh TNI AL kepada Kementerian Pertahanan. Proyek pembangunan kapal yang membutuhkan waktu empat tahun itu diharapkan menjadi salah satu langkah awal menuju kemandirian alat pertahanan nasional.



Demikian disampaikan pada kunjungan kerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) ke PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur. KKIP terdiri dari pihal-pihak terkait mulai dari Kemhan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan TNI.



"PKR merupakan salah satu langkah konkret untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan," ungkap Direktur PT PAL Indonesia Harsusanto kepada para wartawan.



"Proyek PKR juga akan kami isolasi supaya tidak ada percampuran cash flow yang membingungkan."



Setidaknya 35 orang desainer kapal yang merupakan ahli teknik yang telah mengenyam pendidikan post-doktoral dan 435 anggota tim produksi dibutuhkan untuk pembangunan kapal tersebut.



Ia mengharapkan Kementerian Riset dan Teknologi dapat menggalang tim litbang yang terdiri dari alumnus sekolah teknik seperti Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi 10 November untuk mengembangkan proyek kapal ini.



"Apabila November ini efektif terlaksana, kapal PKR akan selesai pada Agustus 2014 nanti," katanya.(Ars)





Sbr : MediaIndonesia dan rindam-brawijaya.blogspot.com